IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) TOWER


DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 19/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  5. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru No 7 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
  7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  8. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  9. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


PERSYARATAN PELAYAN :  

  1. Tanda bukti status kepemilikan hak atas tanah atau tanda bukti perjanjian pemanfaatan tanah;
  2. Data pemilik Bangunan Gedung;
  3. Rencana teknis Bangunan Gedung paling sedikit memuat :
    • rencana arsitektur;
    • rencana struktur;
    • rencana utilitas
  4. Rencana teknis Bangunan Gedung harus mendapatkan pertimbangan teknis dari TABG.
  5. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL bagi bangunan yang disyaratkan
  6. Rekomendasi LANUD/ Dinas Infokom (sesuai kewenangan)

(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) 


BIAYA/TARIF :

Retribusi sesuai Perda Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan:

Pasal 96 Retribusi IMB bangunan gedung baru dihitung berdasarkan:

Luas bangunan X Indeks fungsi bangunan X Indeks kelas jalan X Indeks wilayah X Indeks lantai X Indeks permanensi bangunan X Harga satuan permeter persegi

Keterangan :

  1. Indeks fungsi bangunan
    1. Fungsi Hunian
      • Rumah tempat tinggal perorangan 1,00
      • Rumah tempat tinggal komersil 1,40
      • Rumah tempat tinggal usaha 1,60
    2. Fungsi Keagamaan dengan indeks 0,00
    3. Fungsu Usaha
      • Kantor (swasta)1,90
      • Perdagangan/pertokoan 1,90
      • Industri/Gudang 2,30
      • Hotel/Penginapan/Wisma 2,10
    4. Fungsi Sosial Budaya (swasta) 1,20
    5. Fungsi Khusus 2,50
    6. Bangunan gedung milik Negara/pemerintah 0,00
  2. Indeks kelas jalan
    1. Kelas jalan Arteri 1,50
    2. Kelas jalan Kolektor 1,25
    3. Kelas jalan Lokal 1,00
    4. Kelas jalan Lingkungan 1,00
  3. Indeks wilayah
    1. Wilayah pusat kota 1,25
    2. Wilayah transisi kota 1,15
    3. Wilayah pinggiran kota 1,00
  4. Indeks lantai
    1. Berlantai 1 (satu) 1,00
    2. Berlantai 2 (dua) 1,15
    3. Berlantai 3 (tiga) 1,25
    4. Berlantai 4 (empat) 1,35
    5. Berlantai 5 (lima) 1,50
  5. Indeks permanensi bangunan
    1. Bangunan permanen 1,00
    2. Bangunan semi permanen 0,70
    3. Bangunan darurat/sementara 0,40
  6. Bangunan gedung yang tidak dapat atau sulit dihitung luasnya dikenakan retribusi sebesar 2% dari biaya pembuatan bangunan gedung sesuai nilai kontrak

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

21 hari kerja (dengan persyaratan lengkap dan benar)