IZIN DAN PENGAWASAN USAHA JASA KONSTRUKSI


DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  6. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  7. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perizinan dan Pengawasan Usaha Jasa Konstruksi;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbar
  12. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERSYARATAN PELAYAN :  


  1. Foto Copy KTP/ Nomor Induk Berusaha (NIB)
  2. Foto Copy Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku
  3. Foto Copy Akta pendirian dan perubahan terakhir
  4. Data Perusahaan Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional atau Company profile
  5. Foto Copy sertifikat keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) dan ijazah
  6. Foto Copy Kartu Penangggung Jawab Teknik Badan Usaha (bila telah memiliki)
  7. Surat pernyataan pengikatan diri Penanggungjawab Teknis dengan penanggungjawab BUJK bermaterai 6000
  8. Daftar Riwayat pengalaman kerja (curiculum vitie) Penanggung Jawab Badan Usaha
  9. Menyerahkan Izin Usaha Jasa konstruksi (IUJK) asli (untuk perubahan data perusahaan)
  10. Bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPh atas kontrak) yang diperolehnya yang menjadi kewajibannya (bila telah memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang, untuk BUJK yang telah berdiri lebih dari 3 tahun dan belum memperoleh pengalaman/ kontrak pekerjaan harus membuat surat pernyataan bahwa belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang (bermaterai 6000)
  11. Menyerahkan bukti Surat Pajak Nihil yang diperoleh dari Kantor Pajak setempat (untuk pengurusan perubahan/ penutupan badan usaha)
  12. Daftar pengalaman pekerjaan Badan Usaha yang pernah dilaksanakan sesuai dengan klasifikasi Badan Usaha dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Berisi nama pekerjaan, pemberi kerja, masa nomor kontrak, kontrak/ selesainya kontrak, nilai pekerjaan (bila telah memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang, BUJK yang telah berdiri lebih dari 3 tahun dan belum memperoleh pengalaman/ kontrak pekerjaan harus membuat surat pernyatan bahwa belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang (bermaterai 6000)
  13. Membuat bukti kontrak/ PHO/FHO asli dan menyerahkan foto copy nya untuk paket pekerjaan tertinggi sesuai klasifikasi Badan Usaha (bila telah memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang, BUJK yang telah berdiri lebih dari 3 tahun dan belum memperoleh pengalaman/ kontrak pekerjaan harus membuat surat pernyatan bahwa belum pernah memiliki pengalaman pekerjaan sesuai bidang (bermaterai 6000)
(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)


BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

3 hari kerja (dengan persyaratan lengkap dan benar)