SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)


DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  5. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara elektronik di bidang perdagangan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbar
  12. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


PERSYARATAN PELAYAN :  

  1. Usaha Perdagangan Umum
    (tanpa komitmen, dan dapat langsung diterbitkan melalui OSS bersamaan NIB).
  2. Usaha Penjualan Langsung
    1. Surat izin atau pendaf taran lainnya dari instansi teknis untuk
    2. jenis barang tertentu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan;
    3. Kontrak kerjasama atau surat penunjukan apabila perusahaan mendapatkan barang dari Perusahaan lain;
    4. Hasil verifikasi program pemasaran yang telah disetujui oleh Asosiasi yang bergerak dibidang penjualan langsung;
    5. Kode Etik dan Peraturan Perusahaan.
  3. Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Distributor
    1. Surat penunjukan sebagai Distributor dari produsen dan/atau IT MB;
    2. Hasil verifikasi dari Gubernur dalam hal ini Kepala Dinas Provinsi untuk setiap Provinsi wilayah pemasaran, yang didukung dengan Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota tempat domisili perusahaan
  4. Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol untuk Sub Distributor
    Surat penunjukan sebagai Sub Distributor dari Distributor Minuman Beralkohol
  5. Usaha Toko Swalayan / modern
    1. Toko Swalayan yang berdiri sendiri
      • memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
      • rekomendasi dari instansi yang berwenang;
      • memiliki surat izin lokasi dari instansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki RDTRW
      • memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
    2. Toko Swalayan yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan/kawasan lain
      • Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk Mini market);
      • rekomendasi dari instansi yang berwenang;
      • Melampirkan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan atau izin bangunan/kawasan lainnya tempat berdirinya Toko Swalayan;
      • Memiliki r encana Kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern
  6. Usaha Pusat Perbelanjaan
    1. Memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat;
    2. rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. memiliki surat izin lokasi dari inst ansi yang berwenang bagi daerah yang belum memiliki RDTRW;
    4. Memiliki rencana Kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil.
  7. Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya
    1. Distributor Bahan Berbahaya (DT B2)
      • Berita Acara Pemeriksaan Fisik oleh Tim Pemeriksa Provinsi atau Kabupaten/Kota;
      • Surat penunjukan dari IPSurat penunjukan dari IP-B2, ITB2, IT-B2, atau kombinasi B2, atau kombinasi keduanya;
      • Surat keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Surat keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2.Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2;
      • Surat penunjukan dan IPSurat penunjukan dan IP-B2, ITB2, IT-B2, atau kombinasi B2, atau kombinasi keduanya (bagi perubahan);keduanya (bagi perubahan);
      • Laporan reaLaporan realisasi triwulan (bagi perubahan).lisasi triwulan (bagi perubahan).
    2. Pengecer Bahan Berbahaya (PT B2)
      • berita acara pemeriksaan fisik oleh Tim Pemeriksa Kabupaten/Kota;
      • surat penunjukan dari IP B2, IT B2, DT B2 atau kombinasi ketiganya;
      • surat keterangan memiliki Sistem Tanggap Darurat dan Tenaga Ahli di bidang Pengelolaan B2;
      • Surat penunjukan dari IP B2, IT B2, DT B2, atau kombinasi ketiganya (bagi perubahan);
      • laporan realisasi triwulan (bagi perubahan).
(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)


BIAYA/TARIF : Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN : 4 hari Kerja kecuali Usaha Perdagangan Umum dapat langsung diterbitkan melalui OSS bersamaan NIB. (dengan persyaratan lengkap dan benar)