IZIN USAHA LEMBAGA PENEMPATAN TENAGA KERJA SWASTA (LPTKS)


DASAR HUKUM :

a.  Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.     Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;

c.     Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

d.     Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

e.     Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor : 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja;

f.       Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

g.     Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

h.  Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbar;

i.    Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 32 Tahun 2009 tentang pengintegrasian pelayanan perizinan dan non perizinan kepada Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru;

j.    Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

SYARATAN PELAYAN :  

1.   Mengisi Formulir isian data permohonan,

2.     Foto Copy Akte Pendirian dan Akte Perubahan Badan Hukum yang telah disahkan oleh instansi berwenang,

3.     Foto Copy surat keterangan domisili perusahaan,

4.     Foto Copy NPWP

5.     Foto Copy KTP/ NIB

6.     Foto Copy Wajib Lapor Ketenagakerjaan,

7.     Foto Copy Anggaran Dasar yang memuat kegiatan dibidang jasa penempatan tenaga kerja,

8.     Foto Copy Sertifikat Kepemilikan Tanah berikut bangunan kantor atau kontrak minimal 5 tahun yang dikuatkan dengan akte notaris,

9.     Bagan Struktur,

10.  Rencana Kegiatan penempatan tenaga kerja AKL minimal 1 tahun,

11.  Pas Photo berwarna 3 x 6 = 3 lbr

(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)

BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

6 hari kerja (dengan persyaratan lengkap)