IZIN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) UNTUK USAHA JASA


DASAR HUKUM :

1    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2.     Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3.     Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air;

4.     Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

5.     Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

6.     Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang

7.      Kriteria Perubahan Usaha dan/atau Kegiatan dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan;

8.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor  P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang  Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi Di Daerah Kabupaten/ Kota yang Telah Memiliki Rencana Detail Tata Ruang;

9.    Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup;

10.  Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

11.  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 46 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Minyak dan Gas serta Panas Bumi;

12.  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 09 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Minyak dan Gas serta Panas Bumi;

13.  Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dari Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit;

14.  Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2011 tentang izin pengendalian Pembuangan Limbah Cair  di Kota Pekanbaru;

15.  Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 109 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

16. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru

SYARATAN PELAYAN :  

1. 1.     Dokumen AMDAL/UKL-UPL,

2.     Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

3.     Izin Lokasi,

4.     Dokumen yang menjelaskan tentang tempat pengelolaan Limbah B3 (Keterangan tentang lokasi : nama tempat/ letak, luas dan titik koordinat),

5.     Jenis-jenis limbah B3 yang akan dikelola,

6.     Jumlah limbah B3 (untuk perjenis limbah) yang akan dikelola,

7.     Karateristik perjenis limbah B3 yang akan dikelola

8.     Dokumen rancang bangun pengelolaan Limbah B3 (Lay out, tata letak dan desain konstruksi tempat penyimpanan limbah B3 serta tata letak saluran drainase)

9.     Dokumen yang menjelaskan tentang pengelolaan B3 dan lingkup area kegiatan/ lokasi pengumpulan limbah B3;

10.  Dokumen prosedur/ flowsheet lengkap proses pengelolaan limbah B3 dan proses perpindahan limbah B3 (penerimaan dan pengiriman);

11.  Dokumen prosedur dan perlengkapan  tanggap darurat limbah B3; 

12.  Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

13.  Surat kesepakatan antara penyimpanan dan pengolahan/ pemanfaatan B3

14.  Izin Pengambilan Air (SIPA);

15.  Izin pembuangan air limbah;

(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)

BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

15 hari kerja (dengan persyaratan lengkap)