IZIN MENDIRIKAN SEKOLAH


DASAR HUKUM :

a.     Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.   Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

d.  Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;

f.     Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

g.  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

h.     Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

i.    Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Peanbaru;

j.   Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan PelayananTerpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

k.   Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor  118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan           dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERSYARATAN PELAYANAN :

a.     Proposal pendirian sekolah meliputi :

1.     Latar belakang

2.     Tujuan pendirian sekolah

3.     Sasaran

4.     Data sekolah/ hasil studi kelayakan, meliputi :

1)     hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

2)     hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

3)     data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;

4)     data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;

5)     data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;

6)     data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya;

5.     isi pendidikan

6.     jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

7.     sarana dan prasarana pendidikan;

8.     pembiayaan pendidikan;

9.     sistem evaluasi dan sertifikasi;

10.  manajemen:

a)     struktur kepengurusan sekolah/ yayasan

b)     struktur ketenagaan

c)     tugas dan tanggungjawab unsur ketenagaan

11.  surat dukungan dari masyarakat setempat (tanda tangan RT, RW dan Lurah setempat)

12.  foto sekolah/ satuan pendidikan

13.  Denah sekolah/ satuan pendidikan

14.  Pas photo 3x4 sebanyak 3 lembar (ketua yayasan/ sekolah/ satuan pendidikan) latar merah

15.  Fotocopy KTP Pemilik/ ketua yayasan/sekolah/ satuan pendidikan

16.  Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)

17.  Rekomendasi dari Dinas PUPR

18.  Rekomendasi dari Kecamatan

19.  Rekomendasi dari Dinas DLHK

20.  Fotocopy Akta pendirian sekolah/ satuan pendidikan

21.  Fotocopy akta tanah dari BPN/ dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22.  Bukti kepemilikan gedung/ perjanjian sewa menyewa minimal 3 tahun (PBB)

23.  Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan

24.  Fotocopy IMB

       25. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

  

(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) 


BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

  15 hari kerja (dengan persyaratan lengkap)