SERTIFIKAT DISTRIBUSI FARMASI


DASAR HUKUM :

a.     Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.     Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.     Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

d.     Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

e.     Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

f.       Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

g.     Permenkes Nomor 1148/MENKES/PER/VI/2011 Tahun 2011 Tentang Pedagang Besar Farmasi;

h.     Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

i.    Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

j.    Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor  118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas        Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.


PERSYARATAN PELAYAN :  

 1.     Rencana penyaluran;

2.     Data apoteker penanggung jawab, yang meliputi Kartu Tanda Penduduk, ijaz,ah, STRA, surat pernyataan sanggup bekerja penuh waktu, dan surat perjanjian kerja sama apoteker penanggung jawab dengan Pelaku Usaha.

3.     Fotocopy KTP pemilik dan penanggungjawab

4.     Pas foto pemilik dan penanggungjawab 3x4 sebanyak 2 lembar

5.     Denah lokasi dan bangunan

6.     Fotocopy SIPA

7.     Surat penunjukan sebagai pedagang besar farmasi cabang pusat

8.     Surat rekomendasi dari organisasi profesi/ persatuan

9.     Fotocopy SIUP & TDP/ NIB

10.  Fotocopy sertifikat tanah/ perjanjian sewa menyewa bagi bangunan yang bukan milik sendiri

11.  Standar operasional prosedur (SOP)

12.  Struktur organisasi

13.  Surat pernyataan pimpinan tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku (materai 6000)

14.  Surat pernyataan kesediaan bekerja penuh waktu asisten apoteker penanggungjawab (materai 6000)

15.  Berita acara pemeriksaan

16.  Rekomendasi dari Dinas Kesehatan

(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)

BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

2 hari kerja (dengan persyaratan lengkap)