IZIN APOTEK


DASAR HUKUM :

  1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;
  2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
  4. Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
  5. Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Farmasi;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;
  9. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1332/ Menkes/SK/ X/ 2002 tentang Perubahan atas Peraruran Menteri Kesehatan No. 922/ Menkes/ SK/ 1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotik;
  11. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  12. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.

PERSYARATAN PELAYAN :  

  1. Fotocopy KTP Pemilik dan penanggungjawab
  2. Pas Foto 3x4 sebanyak 3 lembar (Pemilik dan penanggungjawab)
  3. Denah lokasi dan denah bangunan
  4. Fotocopy SIPA Apoteker
  5. Fotocopy NPWP apoteker dan pemilik
  6. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB)
  7. Rekomendasi dari organisasi profesi
  8. Surat izin atasan bagi apoteker pengganti yang ASN/ pegawai instansi pemerintah lainnya
  9. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku
  10. Daftar asisten apoteker
  11. Surat izin kerja tenaga teknis kefarmasian
  12. Daftar peralatan kesehatan
  13. Perjanjian kerjasama APA dengan PSA dinotaris
  14. Fotocopy sertifikat tanah/ surat perjanjian sewa menyewa bagi bangunan yang bukan milik sendiri
  15. Rekomendasi dari Dinas Kesehatan
(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) 

BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

6 hari kerja (dengan persyaratan lengkap dan benar)