IZIN LOKASI

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   
3. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
   
4. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
   
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
   
7. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
   
8. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
   

PERSYARATAN PELAYAN :  

1. Nomor Induk Berusaha (NIB);
2. Pernyataan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
3. Pernyataan persyaratan Izin Lokasi tanpa Komitmen;
4. Permohonan pemenuhan Komitmen Izin Lokasi;
5. Peta/Sketsa yang memuat koordinat batas letak lokasi yang dimohon;
6. rencana kegiatan usaha;
7. bukti pembayaran biaya pelayanan yang sah;
8. surat pernyataan luas tanah yang sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha dan Pelaku Usaha lainnya yang merupakan 1 (satu) grup.
9. Risalah pertimbangan teknis dari BPN
10. Informasi peruntukan lahan dari PUPR