PENGGUNAAN KEKAYAAN DAERAH (GALIAN JALAN)

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
   
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
6. Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
   
7. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN No. 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan Dalam Penerbitan Izin Lokasi Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
    
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
    
12. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
    

PERSYARATAN PELAYAN :  

1. Surat Permohonan
2. Photocopy KTP/ NIB
3. Maping
4. Izin Usaha
5. NPWP
6. Site Plan
7. Metode Pekerjaan
8. Gambar rencana

BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

5 hari kerja (dengan persyaratan lengkap dan benar)