IZIN USAHA INDUSTRI (IUI)


DASAR HUKUM :

  1. Undang – Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perindustrian;
  2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 Tentang Ketentuan dan tata cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
  11. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik;
  12. Peraturan Menteri Perindustrian No. 15 Tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam kerangka pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik
  13. Peraturan Badan Pusat Statistik no.19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
  14. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
  15. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
  16. Peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

PERSYARATAN PELAYAN :  

  1. Surat Permohonan;
  2. Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan
  3. Fotocopy SK Pengesahan Badan Hukum
  4. IMB
  5. Fotocopy Izin Lokasi
  6. Fotocopy Izin Gangguan
  7. Memiliki AMDAL atau UKL/UPL
  8. Fotocopy NPWP
  9. Copy KTP Pimpinan/ NIB
  10. Pas Foto 3×4 = 3 Lembar
  11. NIB (OSS)
(jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku) 

BIAYA/TARIF :

Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)


JANGKA WAKTU PENYELESAIAN :

3 hari kerja (dengan persyaratan lengkap dan benar)