IZIN PERUSAHAAN RUMAH TANGGA (PRT) ALAT KESEHATAN DAN PKRT

DASAR HUKUM :

a.     Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

b.     Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

c.     Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;

d.     Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan;

e.     Permendagri No. 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;

f.       Peraturan MENPAN dan RB No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

g.     Permenkes No.24 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Terapis Wicara;

h.     Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

i.    PeraturanWalikotaPekanbaruNomor 260 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;  

 j    peraturan Wali kota Pekanbaru Nomor  118 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PERSYARATAN PELAYAN :  

1.     Fotocopy KTP/ NIB

2.     Pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar

3.     Fotocopy NPWP

4.     Denah lokasi dan bangunan

5.     Daftar peralatan produksi

6.     Daftar alat kesehatan/ PKRT yang diproduksi

7.     Sertifikat pelatihan pelaksanan perusahaan rumah tangga yang baik bagi Pelaku usaha

8.     Memiliki sarana bangunan dengan status milik sendiri, kontrak atau sewa paling singkat 2 (dua) tahun

9.     Memiliki prasarana yang memadai

10.  Surat keterangan/ rekomendasi hasil penyuluhan dari Dinas Kesehatan provinsi

11.  Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru

12.  Berita acara pemeriksaan

 (jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)