Tindak Lanjut Arahan Wali Kota, Pemko Pekanbaru Gelar Evaluasi Menyeluruh Layanan MPP Guna Pastikan Kenyamanan Warga

PEKANBARU– Pemerintah Kota Pekanbaru terus berkomitmen menghadirkan layanan prima bagi masyarakat. Menindaklanjuti instruksi tegas dari Wali Kota Pekanbaru agar seluruh lini pelayanan publik tiada henti berbenah, Pemerintah Kota menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik bagi seluruh instansi/ tenant  yang tergabung di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Pekanbaru.

Arahan Wali Kota Pekanbaru menjadi titik tolak utama dalam rapat evaluasi ini. Wali Kota secara definitif menginstruksikan agar setiap keluhan masyarakat disikapi secara responsif dan dijadikan landasan untuk menyempurnakan Standar Operasional Prosedur (SOP). Hal ini sejalan dengan persiapan Pemko Pekanbaru dalam menghadapi Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2026.

Rapat evaluasi strategis ini diselenggarakan DPMPTSP Kota Pekanbaru pada Hari Jumat/ 10 April 2026. Mewakili Walikota Pekanbaru,  Pj. Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Drs. Ingot Ahmad Hutasuhut, memimpin jalannya rapat ini.

Solusi Cepat Tanggap Gangguan Sistem dan Sinergi Antar-Tenant

Pada sesi pertama evaluasi yang melibatkan instansi seperti Disdukcapil, Bapenda, Satpol PP, DJP, BPN, BPJS Ketenagakerjaan, hingga LP3H (lembaga pendamping proses produk halal) mathlaul anwar, forum menyoroti penanganan layanan di saat terjadi kondisi tak terduga/ force majeure, seperti insiden *server pusat yang down pada layanan kependudukan beberapa waktu lalu.

Menyikapi keluhan masyarakat terkait prosedur yang dirasa bertele-tele saat sistem offline, Pemko Pekanbaru langsung mengambil langkah taktis. Ke depan, seluruh instansi di MPP diwajibkan memiliki SOP Darurat (Manual) serta sistem komunikasi krisis yang proaktif agar warga tetap mendapatkan kepastian informasi.

Evaluasi ini juga menghasilkan kesepakatan pembenahan inovatif dari berbagai *tenant* lain, di antaranya:

 BPN: Akan difasilitasi dengan "Klinik Konsultasi" khusus guna mengedukasi masyarakat secara mendalam terkait pendaftaran via aplikasi Sentuh Tanahku.

 Bapenda & Perizinan: Tengah dirancang sistem integrasi di mana pemohon perizinan bangunan (PBG) wajib melampirkan bukti lunas PBB dan melakukan pembaruan luasan bangunan secara langsung.

 Layanan Sertifikasi Halal: Pemko melalui DPMPTSP akan menggencarkan sosialisasi untuk mengejar penyerapan kuota Sertifikasi Halal gratis bagi masyarakat.

 Satpol PP: Peran personel Satpol PP di MPP akan dioptimalkan. Tidak sekadar menjaga ketertiban, personel juga akan dibekali literasi regulasi agar dapat berfungsi sebagai edukator terkait Peraturan Daerah (Perda) bagi para pengunjung.

 

Melalui kolaborasi lintas instansi dan komitmen perbaikan tiada henti yang diinstruksikan oleh Wali Kota, MPP Pekanbaru optimis dapat terus menjadi barometer pelayanan publik nasional yang ramah, cepat, dan transparan bagi seluruh warga.